Tindakan pemerintah menyikapi peredaran film kontroversial FITNA membuahkan hasil. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengatakan Google Inc sebagai pemilik situs YouTube akan memblokir permintaan akses yang berasal dari Indonesia untuk melihat film FITNA.
"Google tetap tidak akan menghilangkan film FITNA dari situs YouTube, tapi sebagai konsekuensi dari hukum Indonesia, maka Google akan memblok akses-akses bagi mereka dari Indonesia yang akan melihat film FITNA," kata Menkominfo dalam jumpa pers soal tersebut di kantor Depkominfo di Jakarta, Jumat (11/4).
Nuh menjelaskan, pernyataan Google tersebut termuat dalam surat yang mereka kirimkan tertanggal 9 April 2008, sebagai jawaban surat permintaan pemerintah Indonesia agar YouTube menghilangkan film FITNA dari situs mereka.
"Isi pokok dari surat itu, pertama Google sebagai pemilik YouTube menghargai hukum yang berlaku di Indonesia, kedua Google juga menghargai kebebasan berekspresi bagi orang di seluruh dunia," kata dia.
Karena beralasan menghormati kebebasan berekspresi tersebut, Google dalam surat balasan menyatakan YouTube menolak untuk menghapus film FITNA dari situs mereka.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Vice President and General Counsel Google Inc Kent Walker itu, Google juga bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan tidak meng-upload suatu bahan atau file yang bertentangan dengan hukum Indonesia dan hal itu diminta oleh pemerintah.
Nuh mengatakan pihaknya sangat bergembira karena tidak menyangka bahwa pihak Google mau menjawab dengan cepat surat permintaan pemerintah Indonesia terkait film FITNA.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Google. Kami juga ucapkan terima kasih kepada komunitas IT, blogger, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan Awari (Asosiasi Warung Internet Indonesia)," kata Nuh.
Selain itu, lanjutnya, berita pemblokiran film FITNA yang ramai di Indonesia juga memberi dukungan kuat bagi Google mau menghormati perundang-undangan di Indonesia dengan memblokir akses film itu dari Indonesia.
Surat balasan dari Google itu juga menyebutkan bahwa mereka berinisiatif untuk bekerja sama dan berdialog dengan Menkominfo untuk membicarakan mengenai film-film atau file-file yang melanggar hukum Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo juga menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan dua piranti lunak untuk memblokir akses pornografi di internet yang bisa diunduh download di situs Depkominfo. Piranti lunak anti pornografi yang diberi nama Naomi dan K-9 dari Depkominfo tersebut berbasis open source.
Nuh menambahkan pihaknya meminta bantuan dari seluruh elemen masyarakat untuk membuat gerakan massal memblokir akses situs pornografi di sekolah, di kantor dan di berbagai tempat lainnya